METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Pekalongan resmi dimulai.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Apel Siaga dan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Belakang Setda Kabupaten Pekalongan, Senin 15 Juni 2026.
Apel dipimpin langsung oleh Plt Bupati Pekalongan H Sukirman, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, petugas statistik, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemasangan rompi petugas sensus serta penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada petugas lapangan.
Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada ketelitian dan akurasi petugas saat melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, petugas tidak hanya bertugas mengisi formulir, tetapi juga harus mampu menggali informasi secara mendalam agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Petugas sensus harus betul-betul detail. Jangan asal mengisi formulir, tetapi harus menyelami data secara akurat dan memastikan responden memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan transparan,” tegas Sukirman.
Ia menambahkan, data hasil sensus memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Karena itu, kualitas data yang dikumpulkan harus valid, terbuka, dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Menurut Sukirman, apel siaga ini menjadi tanda kesiapan ratusan petugas yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan untuk segera turun melakukan pendataan ekonomi masyarakat mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk menyukseskan pelaksanaan sensus.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memetakan kondisi dan potensi ekonomi daerah.
Data yang dihasilkan nantinya akan digunakan pemerintah sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Sensus ekonomi tahun 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Kami berharap menghasilkan data yang valid, akurat, dan berkualitas untuk mendukung kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Selain dituntut bekerja profesional, para petugas sensus juga mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan selama bertugas.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, mengatakan seluruh petugas lapangan akan mendapatkan perlindungan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Menurutnya, perlindungan tersebut penting karena petugas sensus memiliki mobilitas tinggi dan menghadapi berbagai risiko saat melakukan pendataan di lapangan.
Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, para petugas diharapkan dapat bekerja lebih tenang dan fokus menjalankan tugasnya.
“Petugas sensus akan dilindungi melalui Program JKK dan JKM. Harapannya mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman selama melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan,” jelas Widhi. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla