Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemda Mulai Tertekan, Beban Gaji ASN Bengkak

A
Foto : Ilustrasi Ai/ Metropekalongan.com
Foto : Ilustrasi Ai/ Metropekalongan.com

Advertisement

METROPEKALONGAN.COM, Semarang – Sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) mulai menghadapi tekanan fiskal akibat tingginya belanja pegawai yang melampaui 30 persen APBD.

Kondisi itu diperparah dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD), meski Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembayaran gaji ASN di level provinsi tetap aman.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengakui tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama. Beberapa pemerintah kabupaten/kota bahkan mulai kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga persoalan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Advertisement

"Semua gubernur, termasuk Jawa Tengah, sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji kembali kebijakan itu. Sudah kami laporkan, termasuk kondisi di Jawa Tengah," ujar Taj Yasin usai rapat paripurna DPRD Jateng, Rabu (5/8).

Menurut dia, kondisi keuangan Pemprov Jateng masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN. Namun, tekanan fiskal di tingkat kabupaten/kota membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer daerah.

"Kabupaten/kota ada yang sudah tidak sanggup. Karena itu kami laporkan ke pemerintah pusat karena berkaitan dengan transfer daerah," katanya.

Sebagai langkah jangka pendek, Pemprov Jateng mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal semakin kuat. Di sisi lain, pemerintah pusat diharapkan mengevaluasi kembali skema TKD sehingga kemampuan keuangan daerah tidak semakin tertekan.

"Kami juga terus berupaya meningkatkan PAD bersama kabupaten/kota. Itu menjadi tanggung jawab kepala daerah agar fiskal tetap sehat," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 490 pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji ASN setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah. Pemerintah pusat masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan penambahan anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Dwianto Priyonugroho memastikan kondisi tersebut belum berdampak pada Pemprov Jateng. Pembayaran gaji ASN masih berjalan sesuai jadwal karena anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai masih mencukupi.

Advertisement

Artikel Terkait

Taj Yasin Ajak 35 Daerah Percepat Sertifikasi Halal UMKM di Jawa Tengah

Taj Yasin Ajak 35 Daerah Percepat Sertifikasi Halal UMKM di Jawa Tengah

Pemprov Jateng mengajak 35 kabupaten/kota mendampingi UMKM mengurus sertifikat halal. Hingga Oktober 2026, tercatat 852.083 sertifikat halal telah diterbitkan.

Bansos Tak Tepat Sasaran di Jawa Tengah, 480 Warga Miskin di Pemalang Jadi Sorotan

Bansos Tak Tepat Sasaran di Jawa Tengah, 480 Warga Miskin di Pemalang Jadi Sorotan

Pemerintah Jawa Tengah mengevaluasi data bansos di Pemalang. Dari 480 warga desil 1, hanya 244 tercatat menerima bantuan. DTSEN diminta diperbarui.

Atasi Kekeringan Pati, Pemprov Jateng Gandeng Undip Ubah Air Payau Jadi Air Minum

Atasi Kekeringan Pati, Pemprov Jateng Gandeng Undip Ubah Air Payau Jadi Air Minum

Air Payau Jadi Air Minum, Pemprov Jateng Gandeng Undip Atasi Kekeringan di Pati

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer