Bupati Semarang Minta Geotermal Ungaran-Telomoyo Disetop Sementara

METROPEKALONGAN.COM, Ungaran– Penolakan proyek geohtermal di Gunung Ungaran dan Telomoyo kian memanas. Barisan Masyarakat (Barmas) kembali turun ke jalan. Kali ini, mereka mendatangi Kantor Bupati Semarang, Senin (26/10).

Mereka membawa empat tuntutan. Mulai menolak eksplorasi panas bumi, mendesak pencabutan keputusan Menteri ESDM terkait wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran, meminta revisi UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, hingga mendesak Presiden merombak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Namun, pertemuan dengan Bupati Semarang Ngesti Nugraha belum memenuhi harapan massa. Barmas kecewa karena bupati tidak bersedia membuat surat berisi empat tuntutan tersebut untuk diteruskan kepada Presiden.

Ketua Barmas Nadirin menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk berdiskusi atau sekadar audiensi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi sekaligus meminta dukungan tertulis dari kepala daerah.

“Kami hanya meminta surat bupati, bukan keputusan bupati. Isinya empat tuntutan kami untuk diteruskan kepada Presiden. Namun, beliau bersikeras tidak mau membuat surat itu,” ujarnya seusai aksi.

Nadirin juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap warga yang menolak proyek. Menurut dia, sejumlah perangkat dusun dan desa disebut menggunakan alasan proyek nasional untuk meredam penolakan masyarakat.

Di lapangan, Nadirin mengklaim sejumlah pohon telah ditebang untuk membuka akses alat berat. Ia juga menyoroti dugaan pembebasan lahan dengan harga yang dinilai tidak layak, yakni sekitar Rp7 ribu per meter persegi di kawasan Telomoyo.

Barmas menegaskan penolakan akan terus berlanjut. Mereka bahkan mengancam kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan tersebut tak mendapat respons.

“Katanya ini proyek nasional dan tidak mungkin dilawan. Padahal, kami hanya menyuarakan keresahan warga,” tegasnya.