METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ternyata belum cukup untuk memastikan seorang pekerja memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria tambahan dan melakukan pemeriksaan data sebelum menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan senilai Rp900.000 tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprilia Nia, Kamis (12/11/2026), menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hanya menjadi salah satu persyaratan.
"Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu syarat penerima, namun tidak otomatis menjamin penerimaan BSU," jelasnya.
Widhi menerangkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran sebagai salah satu sumber data sekaligus melakukan verifikasi terhadap data calon penerima. Adapun validasi akhir dan penetapan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja harus memiliki penghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah yang lebih tinggi. Pemerintah juga mengecualikan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dari penerima bantuan.
Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran juga tidak termasuk kelompok prioritas. Dengan demikian, status kepesertaan BPJS saja tidak dapat dijadikan patokan bahwa seseorang pasti memperoleh bantuan.
Proses pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diberikan kepada pekerja yang memenuhi seluruh ketentuan. Penetapan penerima juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran program.
