METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 membawa harapan bagi pekerja untuk memperoleh tambahan dukungan ekonomi menjelang akhir tahun.
Namun, tidak seluruh pekerja otomatis masuk dalam daftar penerima karena pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bantuan disalurkan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprilia Nia, Kamis (12/11/2026), mengingatkan bahwa penentuan penerima dilakukan melalui tahapan pemeriksaan sesuai regulasi.
"Penetapan tetap melalui verifikasi sesuai persyaratan dan ketersediaan anggaran," katanya.
Ketentuan BSU 2026 mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, terdapat beberapa kriteria utama yang wajib dipenuhi calon penerima.
Pertama, pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan. Kedua, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah sampai dengan Agustus 2026.
Ketiga, pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Apabila bekerja di wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah UMP.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan kelompok yang dikecualikan dari program, yakni ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok prioritas.
Penghasilan yang menjadi dasar pemeriksaan merupakan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000. Meski demikian, pemenuhan persyaratan tidak serta-merta menjamin bantuan diterima karena pemerintah tetap melakukan validasi dan penetapan akhir.
