Temuan Bakteri E. Coli di MBG Tragung, Bupati Batang Surati BGN Minta Audit Penyedia
METROPEKALONGAN.COM, Batang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mengambil langkah serius menyusul ditemukannya bakteri E. Coli dalam sampel makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah.
Bupati Batang, M Faiz Kurniawan memastikan segera mengirimkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta audit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersangkutan.
"Pemerintah daerah nanti akan bersurat secara langsung kepada kepala BGN. Kami akan melaporkan adanya kejadian di salah satu sekolah di Kabupaten Batang ini," kata Bupati Faiz, Kamis 13 November 2025.
Berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang, imbuhnya, Pemkab Batang akan merekomendasikan agar BGN melakukan audit menyeluruh dan meninjau ulang izin yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersangkutan.
Hal ini karena Pemkab Batang saat ini belum memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional atau memberikan sanksi langsung kepada penyedia, sehingga langkah penindakan harus melalui BGN selaku pemegang otoritas izin operasional.
“Surat tersebut berisi laporan insiden serta lampiran hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang sebagai bukti otentik,” katanya.
Selain kasus temuan bakteri, Bupati Faiz juga menyoroti data yang menyebutkan, dari 17 SPPG yang beroperasi di Batang, baru 6 penyedia yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menyikapi hal ini, Pemkab Batang telah menginstruksikan Dinkes untuk memanggil seluruh penyedia jasa makanan tersebut.
Pemanggilan ini bertujuan untuk sosialisasi sekaligus mendesak percepatan pengurusan administrasi, khususnya izin kelayakan kebersihan.
"Kami sudah meminta kepada Dinkes untuk segera melakukan pemanggilan kepada semua SPPG. Intinya kami meminta zero accident di Kabupaten Batang," tegasnya.
Terkait penyedia yang belum berizin lengkap namun tetap beroperasi, Faiz menyatakan akan mengecek regulasi di BGN apakah hal tersebut diperbolehkan sembari proses administrasi berjalan. Namun, ia menekankan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas mutlak.
"Bagi pemerintah daerah, terpenting dan yang paling kunci adalah keselamatan anak-anak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan menyukseskan kegiatan program MBG," pungkasnya. (yan/ida)
