METROPEKALONGAN.COM, Batang – Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga dari APBN di Kabupaten Batang memicu polemik panas.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang merasa dilangkahi dan tidak dihargai oleh pihak pelaksana proyek maupun Kementerian terkait.
Kekecewaan ini memuncak lantaran hingga proyek berjalan, tidak pernah ada sosialisasi atau rapat kerja dengan legislatif.
Padahal, proyek fisik tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Gringsing.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang, Kukuh Fajar Romadhon, mengaku pihaknya justru mengetahui adanya proyek penanaman pipa gas tersebut setelah menerima aduan masalah dari warga.
"Anggota dewan dari Dapil 2 yang rumahnya juga di Gringsing mendapat pengaduan dari masyarakat terkait pemasangan jaringan pipa gas tersebut. Dan setelah melakukan koordinasi dengan jajaran Komisi-komisi di DPRD Batang, ternyata memang tidak ada yang mengetahui terkait proyek tersebut," ungkap Kukuh Fajar dalam sosialisasi di Gedung DPRD Batang, Senin 19 Januari 2026.
Kukuh menyayangkan minimnya komunikasi tersebut. Ironisnya, anggota dewan baru mengetahui keberadaan proyek bernilai besar itu ketika progres fisik di lapangan sudah hampir rampung.
"Ketika mendapat laporan, kita justru kaget karena pekerjaan sudah berjalan dan hampir mencapai 80 persen. Padahal selama ini dari pihak rekanan pelaksana maupun Pemkab, belum pernah berkoordinasi dengan kami," tegas Kukuh.
Ia menduga ada kesengajaan dari pihak-pihak terkait yang hanya berkoordinasi dengan Pemkab Batang tanpa melibatkan DPRD.
Akibatnya, fungsi pengawasan dewan menjadi tumpul karena informasi tidak sampai ke meja legislatif.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Su'udi, mengingatkan keras agar setiap pekerjaan yang berdampak pada warga harus melibatkan wakil rakyat. Hal ini penting agar aspirasi atau keluhan warga bisa tertangani dengan baik.
Baca Juga: PGN Percepat Penguatan Infrastruktur Gas Bumi, Perkuat Distribusi dan Akses Energi Nasional
"Kita disini sebagai wakil rakyat, sehingga jika terjadi sesuatu di lapangan, maka masyarakat akan mengadu ke kita. Karena itulah, seharusnya pihak ESDM, rekanan dan juga Pemkab, bisa berkomunikasi dengan kami," terang Su'udi.
Menanggapi sentilan keras dari para wakil rakyat, pihak Kementerian ESDM mengakui adanya kealpaan dalam komunikasi tersebut.
PPK Pembangunan Jargas Wilayah 3 Kementerian ESDM, Akhmad Rading, membenarkan bahwa pihaknya belum pernah mengetuk pintu DPRD Batang untuk sosialisasi.
"Selama ini memang tidak ada sosialisasi dengan DPRD, jadi ya untuk di Kabupaten Batang ini kita memang belum berkoordinasi. Namun kita sudah berkoordinasi dengan pihak Pemkab, dan menggelar sosialisasi dengan warga," tandas Akhmad Rading. (yan/ida)
