METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan melakukan audit serta pembaruan data dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya dapur MBG yang belum sepenuhnya berjalan sesuai standar operasional.
Itu disampaikan Wakil Bupati Pekalongan Sukirman usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemantauan serta Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Pekalongan, Rabu 11 Februari 2026.
Baca Juga: Gara-Gara Dana Banper Belum Cair, 3.100 Siswa di Batang Tak Dapat MBG
Rapat tersebut diikuti oleh para kepala daerah dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, dan Kabupaten Batang.
Sukirman mengungkapkan, salah satu yang ditekankan dalam rapat tersebut yakni soal pembaruan data jumlah peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas dapur MBG agar layanan berjalan optimal.
Selain itu, pengawasan juga diarahkan pada pola penyediaan bahan baku. Ini, kata Sukirman, agar tidak ada monopoli atas proses penyediaan bahan baku MBG.
"Kepala Daerah diminta melalukan kontrol penuh terhadap pola rekrutmen penyedia bahan baku. Dilarang keras untuk terjadinya monopoli terhadap penyediaan bahan baku. Harus melibatkan UKM dan UMKM, pedagang kecil," ungkapnya.
Di Kabupaten Pekalongan, Sukirman mengakui masih terdapat beberapa dapur MBG yang belum berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
Sebagai Kepala Satuan Tugas SPPG Kabupaten Pekalongan, Sukirman akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, serta audit terhadap dapur-dapur yang bermasalah.
“Ya, jadi kami akan memperbarui (update) dan mengaudit dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pekalongan yang masih bermasalah,” pungkasnya. (nra/ida)
