METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan tidak hanya diposisikan sebagai penerima program pemerintah. Mereka kini diajak terlibat sejak tahap penyusunan regulasi yang akan menjadi pijakan pengembangan generasi muda di masa depan.
Keterlibatan tersebut terlihat dalam public hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan yang digelar Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Pekalongan bersama sejumlah organisasi kepemudaan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Sabtu (24/10/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi organisasi pemuda untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, sekaligus persoalan yang mereka hadapi. Masukan tersebut diharapkan membuat regulasi yang disusun tidak berhenti pada aturan di atas kertas, tetapi mampu menjawab kebutuhan generasi muda di Kota Pekalongan.
Sejumlah organisasi hadir dalam pembahasan tersebut, di antaranya IPNU, IPPNU, IPM, Karang Taruna, Kolaborasi Aksi Generasi Muda, DKC Kwarcab Pramuka, Purna Paskibra Indonesia, Forum Anak Kota Batik (Fantatik), serta Forum OSIS Kota Batik (Foristik).
Ketua Pansus I DPRD Kota Pekalongan, Sugeng Indiarso, mengatakan penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kepemudaan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun generasi muda yang lebih mandiri, memiliki daya saing, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pemuda merupakan salah satu kekuatan penting bagi masa depan Kota Pekalongan. Karena itu, regulasi kepemudaan perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi organisasi dan komunitas pemuda untuk berkembang.
“Tujuan utama kita agar pemuda lebih mandiri. Kita ingin pemuda Kota Pekalongan semakin berkembang, baik dari sisi pendidikan maupun kewirausahaan, sehingga mampu menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Sugeng.
Ia menilai penguatan kepemudaan tidak cukup hanya melalui kegiatan. Dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, penghargaan, hingga pengembangan potensi juga perlu mendapat perhatian agar organisasi kepemudaan memiliki ruang yang lebih kuat untuk bergerak.
Setelah Raperda ditetapkan, DPRD akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya yang menangani bidang kepemudaan dan olahraga. Koordinasi tersebut diperlukan agar regulasi yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan generasi muda.
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinparbudpora Kota Pekalongan, Irwin Andromeda, mengatakan Raperda baru tersebut diharapkan dapat menyempurnakan regulasi kepemudaan yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.