Pengamat Nilai UU MD3 Perlu Direvisi, Dasco Layak Duduki Kursi Ketua DPR

Salah satu alasannya adalah regulasi tersebut dianggap perlu mengikuti perkembangan zaman atau dinamika politik. 

Hal ini karena, nantinya yang akan menguasai parlemen dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Yaitu Parpol yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"UU itu harus mengikuti juga perkembangan zaman. perkembangan dinamika politik yang ada. Nah, kalau saat ini mayoritas parlemen dikuasai oleh KIM, maka sejatinya, soal perlu atau tidaknya (direvisi) tergantung KIM. Kalau memang diperlukan, ya, direvisi," kata Ujang kepada wartawan, Selasa 11 Juni 2024.

Menurutnya, jika UU MD3 direvisi, ada beberapa hal yang akan diubah. Seperti pada Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. 

"Direvisi. direvisi berarti kemungkinan besar PDIP atau Mba Puan akan kehilangan kursi ketua DPRnya. karena salah satu poin yang mungkin direvisi adalah terkait dengan posisi ketua dpr. Yang tadinya, jatahnya partai pemenang dan jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," imbuhnya. 

Ujang menyebut, sosok yang menonjol dari KIM Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia ppantas untuk diusung menjadi orang nomor satu di DPR.

"Gerindra ada Pak Dasco. Pak Dasco berpengalaman dia, dalam 5 tahun terakhir ini kan jadi wakil ketua DPR, dan udah saatnya menjadi ketua DPR," ucapnya.

Selain itu, yang akan meramaikan bursa calon ketua DPR dari KIM ialah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. 

"Pak Doli, beliau juga tokoh muda Golkar yang bagus, Waketum (Golkar) bidang pemilu dan ketua komisi II DPR RI," ujarnya. (yan/ida)