METROPEKALONGAN.COM, Semarang – Wacana mengubah air laut menjadi air tawar melalui teknologi desalinasi mulai dilirik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu opsi menghadapi ancaman kekeringan dan krisis air bersih.
Gagasan tersebut sebelumnya muncul dari Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah DKI membuka kemungkinan pemanfaatan desalinasi, terutama jika pembangunan Giant Sea Wall terealisasi.
Guru Besar atau ahli dari Departemen Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Inyoman Widyasa, menilai desalinasi merupakan teknologi yang sudah terbukti digunakan di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Menurutnya, desalinasi dapat menjadi pilihan ketika sumber air konvensional tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi kekeringan atau keadaan darurat.
“Desalinasi ini bukan satu-satunya di Indonesia karena kita punya banyak pilihan, seperti menggunakan air sungai dan lain-lain,” ujar Prof. Inyoman Widyasa, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: Perempuan Bawa Mobil, Tipu UMKM Pakai QRIS Palsu Hingga Jutaan
Ia menjelaskan, desalinasi sebenarnya lebih tepat ditempatkan sebagai pilihan terakhir karena biaya produksinya relatif tinggi dibandingkan sumber air lainnya.
Berdasarkan gambaran yang disampaikannya, biaya produksi desalinasi dapat mencapai sekitar Rp16.000 per meter kubik. Besarnya biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan ketika teknologi ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.
Namun, kondisi berbeda muncul ketika masyarakat menghadapi situasi kritis akibat kekeringan. Dalam keadaan tersebut, pemerintah tetap perlu menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau kita tidak ada pilihan, kita hanya bisa menggunakan cara itu. Misalnya kalau kondisi kekeringan seperti ini, ini kebutuhan mendasar bagi masyarakat,” katanya.
