8 Tips Aman Membeli Motor Bekas agar Tidak Terjebak Motor Curian
METROPEKALONGAN.COM, Semarang - Membeli sepeda motor bekas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan harga lebih terjangkau. Namun, calon pembeli perlu lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi.
Pasalnya, tidak semua motor bekas yang ditawarkan di pasaran memiliki asal-usul yang jelas. Ada kemungkinan kendaraan tersebut merupakan hasil pencurian atau penggelapan.
Risiko membeli motor curian tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyeret pembeli ke dalam persoalan hukum apabila terbukti mengetahui atau patut menduga kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana.
Karena itu, masyarakat perlu memahami sejumlah tips membeli motor bekas agar tidak terjebak dalam kasus penadahan kendaraan hasil curian.
Berikut beberapa hal yang wajib diperhatikan sebelum membeli motor bekas.
Baca Juga: Tips Aman Beli Motor Bekas agar Tidak Terjerat Kasus Penadahan, Simak Imbauan Polisi
1. Periksa Kelengkapan dan Keaslian Dokumen Kendaraan
Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, terutama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pastikan nama pemilik, nomor polisi, merek, tipe, tahun pembuatan, serta identitas kendaraan lainnya sesuai dengan kondisi fisik motor.
Jangan mudah percaya apabila penjual hanya memberikan STNK tanpa BPKB dengan alasan surat sedang digadaikan, masih dalam proses balik nama, atau tertinggal di tempat lain. Jika dokumen kendaraan tidak lengkap, sebaiknya tunda transaksi sampai seluruh keabsahannya dapat dipastikan.
2. Cocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin
Sebelum membeli motor bekas, periksa nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada kendaraan. Cocokkan kedua nomor tersebut dengan data yang tercantum dalam STNK dan BPKB. Perhatikan apakah terdapat bekas pengikisan, pengelasan, perubahan bentuk, atau tanda-tanda nomor rangka dan mesin pernah dimanipulasi.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kejanggalan, jangan melanjutkan transaksi sebelum mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.
