Upaya Gibran ke PTUN Dinilai Tak Ada Gunanya, Yusril: Putusan MA dan MK Sudah Final

METROPEKALONGAN.COM, Jakarta  – Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menilai langkah Gibran tersebut tidak akan membawa hasil karena persoalan dokumen pendidikan yang menjadi polemik telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tersebut telah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Karena itu, tidak tersedia lagi ruang untuk memperdebatkan materi perkara yang sama melalui jalur hukum.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menjelaskan, putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, putusan MA juga telah bersifat final terkait sengketa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.

Baca Juga: Gibran Ungkap Isi Pertemuan 2,5 Jam di Istana, Akui Prabowo Seperti Ayah Sendiri

Gibran Tidak Bisa Ajukan Peninjauan Kembali

Yusril juga menjelaskan alasan Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA.

Dalam perkara yang diajukan Subhan, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara itu, Gibran tidak terlibat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Dengan posisi tersebut, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki hak untuk mengajukan banding maupun PK atas putusan yang telah dijatuhkan.