KABAR baik datang dari jajaran birokrat Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pekalongan PADA Senin 14 Oktober 2024. Surat Edaran (SE) dari Pjs Bupati Pekalongan tentang netralitas terbit.
SE tersebut secara garis besar berisi tentang upaya Pjs Bupati Pekalongan yang mengingatkan soal netralitas ASN, instruksi digelarnya Apel Ikrar Netralitas, serta pembentukan Satgas Netralitas.
Atas dasar SE tersebut, pada hari itu juga semua unit kerja perangkat daerah Pemkab Pekalongan langsung menggelar Apel Ikrar Netralitas sebagai bentuk komitmen dan taat instruksi pimpinan.
Namun dalam momen dan suasana khidmat usai apel tersebut, peristiwa yang sedikit menggelitik terjadi.
Camat Lebakbarang didatangi sejumlah warga yang menuntut proses pencairan Dana Desa Lebakbarang (selengkapnya baca pemberitaan di berbagai media soal masalah ini).
Para warga bergerak mendatangi camat tersebut dengan berbekal informasi dari kepala desa (kades) mereka yang menduga camat belum mau menandatangani pencairan dana desa tersebut, karena masalah perbedaan dukungan kepada pasangan caklon (paslon).
Camat dituding menahan-nahan tanda tangan, karena Kades Lebakbarang tak mau sejalan dengannya dalam mendukung paslon dalam Pilkada.
Tak pelak, peristiwa di Lebakbarang tersebut seketika berkembang menjadi oponi liar dan segera dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan.
Padahal tudingan terhadap Camat Lebakbarang itu belum tentu benar dan cukup bukti. Dalam konteks ini, lagi-lagi ASN, khususnya Camat Lebakbarang, yang menjadi korban atas tudingan serampangan.
Penulis berpendapat, mestinya Pemkab Pekalongan melalui Satgas Netralitas cepat mengambil tindakan dengan memanggil camat yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi.
Tujuannya tidak lain adalah agar segera menemukan bukti-bukti kuat apakah dia (Camat Lebakbarang) memang melanggar netralitas ASN atau sebaliknya.
Apabila memang terbukti melanggar netralitas, tentu camat tersebut mesti diproses sesuai aturan.
Jika sebaliknya, sudah seharusnya ada pernyataan terbuka dari Ketua Satgas Netralitas atau Pjs Bupati yang menyatakan persoalan ini murni masalah profesionalitas bukan soal netralitas.
Hal tersebut perlu dan mendesak dilakukan agar persoalan di Lebakbarang tidak berkembang semakin liar.
Jangan sampai hanya karena isu yang belum jelas kebenarannya itu, malah memunculkan asumsi publik bahwa pilkada 2024 di Kabupaten Pekalongan nanti dicederai oleh netralitas ASN.
Jangan sampai isu liar ini memicu generalisasi terhadap ASN-ASN Pemkab Pekalongan yang menjunjung netralitas dalam pilkada. Dari permasalahan ini, ASN mestinya tak terima selalu dituduh tidak netral. (*)
Oleh : KARN (Kelompok ASN Rentan Netralitas)
