Oleh APPOTIK (Aliansi Pecinta Pohon dan Tiang Listrik)
Saat ini tengah ramai di jagat maya, berita konvensional, maupun dunia nyata tentang peristiwa-peristiwa selama masa kampanye pilkada.
Pertama, soal kumpul-kumpul kepala desa (kades) di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan, yang disinyalir untuk penggalangan pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu.
Bawaslu dengan sigap gercep (gerak cepat) menggerebek lokasi tempat berkumpulnya para kades tersebut karena diduga ada pelanggaran netralitas kendati hal itu belum menjadi aduan/laporan.
Paslon lawan baru melayangkan laporan/aduan tiga hari setelah penggerebakan oleh Bawaslu tersebut.
Yang terbaru adalah kejadian pencatutan logo resmi KPU oleh oknum masyarakat. Logo tersebut dikenakan layaknya tanda pengenal lalu digunakan untuk pendataan kartu keluarga (KK) warga secara door to door (pintu ke pintu) di sebuah desa wilayah Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
Padahal tahap data-mendata, sesuai penjelasan KPU Kabupaten Pekalongan, telah dilaksanakan sejak Juni-Juli 2024 dan sudah selesai.
Dalam konferensi pers, KPU Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa oknum masyarakat yang mencatut logo tersebut sudah membuat video terbuka berisi pengakuan atas kesalahan sekaligus permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada KPU sebagai si empunya logo.
Pengakuan kesalahan dan permintaan maaf tersebut juga disertai janji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Redaksional video tersebut pun sudah dilayangkan dalam bentuk surat bermaterai kepada KPU dan pengakuan bahwa KPU sudah menerimanya.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketimuran, dengan adanya permohonan maaf serta janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut, sepertinya sudah dirasa cukup oleh KPU.
Lagi pula, fakta di lapangan yang terjadi adalah tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh KPU maupun warga masyarakat yang saat itu terlanjur terdata (artinya tidak sampai terjadi, misalnya, ada warga yang dimintai uang dalam jumlah tertentu oleh oknum pendata, dsb: Pen).
Namun lucunya, dalam sesi wawancara, salah satu Kordiv Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan lantang dia mengatakan bahwa Bawaslu mendorong KPU untuk menindaklanjuti kasus ini agar oknum tersebut diproses hukum supaya ada efek jera.
Penulis yang selama ini mengamati kerja-kerja penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu), merasa ada hal kurang berimbang yang dinyatakan ataupun dilakukan oleh Bawaslu.
Pasalnya, ketika belakangan ini kita menyimak kondisi lapangan yang sudah nampak semakin maraknya APK (alat peraga kampanye) yang dipasang dan cenderung banyak potensi pelanggarannya, namun sepengetahuan kita belum ada tanda-tanda sama sekali langkah penertiban dari Bawaslu.
Padahal Bawaslu berserta jajarannya di level kecematan sudah menginventarisasi APK yang melanggar, jumlahnya pun sudah diketahui yakni sebanyak 1.414 APK.
Dari hasil inventarisasi itu, Bawaslu juga sudah menyerahkan sarper (saran perbaikan) kepada KPU untuk diteruskan ke masing masing tim paslon dengan pemberian waktu 3 x 24 jam untuk menertibkan APK secara mandiri.
Faktanya, batas waktu yang diberikan sudah lewat, lalu Bawaslu menunggu apa lagi? Jangan sampai masyarakat mengira adanya pembiaran yang akhirnya beranggapan dan bertanya-tanya ada apa dengan Bawaslu? Soal kasus lain nampak ganas, tapi soal APK kenapa kok lemas? "Tutup Mata" atau "Main Mata"?
November Rain, APPOTIK (Aliansi Pecinta Pohon dan Tiang Listrik)
