METROPEKALONGAN.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa atau Badan Otorita Tanggul Laut Jawa.
Pembentukan badan ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir rob dan abrasi. Apalagi permasalahan itu selama bertahun-tahun melanda kawasan pesisir utara Jawa.
Langkah ini mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier.
Menurutnya, kehadiran Badan Otorita Pantura merupakan momentum penting yang harus dimanfaatkan dengan tindakan cepat.
Terutama untuk pembangunan tanggul laut raksasa sebagai perlindungan utama bagi masyarakat pesisir.
Rizal menekankan, prioritas pembangunan tanggul raksasa harus diberikan kepada wilayah pesisir di Jawa Tengah, khususnya mulai dari Ulujami Pemalang, pesisir Pekalongan, hingga pantai barat Batang.
Menurutnya, kawasan ini merupakan titik yang paling rentan terhadap banjir rob, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin parah.
“Saya sangat menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pantura oleh Presiden Prabowo pada hari Senin lalu. Namun, gerak cepat sangat dibutuhkan agar tanggul raksasa segera dibangun di sepanjang pantai utara, terutama Pemalang, Pekalongan, dan Batang,” kata Rizal dalam keterangannya, Selasa 26 Agustus 2025.
Politikus asal daerah pemilihan Dapil Jateng X ini menegaskan bahwa kebutuhan tanggul laut di wilayah tersebut sudah mendesak.
Ia menuturkan, masyarakat setempat sudah lama menunggu realisasi proyek besar ini demi menyelamatkan kehidupan mereka.
Banjir rob di pesisir utara Jawa, khususnya di Pekalongan dan sekitarnya, sudah berlangsung bertahun-tahun.
Fenomena ini mengakibatkan ribuan rumah warga tergenang, lahan pertanian rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh.
Tak sedikit anak-anak yang kesulitan bersekolah karena akses jalan tergenang air laut.
"Warga masyarakat Pekalongan, Pemalang, dan Batang sudah sangat membutuhkan segera dibangunnya tanggul raksasa di sepanjang jalur pantura tersebut. Tanpa itu, warga akan terus jadi korban,” ujarnya.
Rizal menyebut, pembangunan tanggul laut tidak hanya menyangkut perlindungan terhadap pemukiman warga, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sektor industri, perdagangan, hingga jalur transportasi nasional yang melintas di pantura.
“Kalau rob terus dibiarkan, kerugian negara akan semakin besar, karena pantura adalah jalur vital ekonomi,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat di DPR, Rizal menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung kinerja Badan Otorita Pantura.
Ia mengatakan akan mendorong pemerintah pusat agar rencana pembangunan tanggul raksasa benar-benar memberi prioritas pada kawasan yang paling terdampak.
“Di pusat, saya akan kawal terus kinerja Badan Otorita Pengelola Pantura. Mudah-mudahan pantura Pekalongan, Pemalang, dan Batang mendapatkan prioritas pembangunan tanggul raksasanya,” tegasnya.
Menurut Rizal, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat sangat penting agar proyek ini bisa berjalan sesuai harapan.
Ia juga berharap adanya keterlibatan swasta untuk mempercepat pembiayaan dan pelaksanaan proyek.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di utara Jawa akan menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN).
Proyek ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penahan rob, tetapi juga sebagai kawasan baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan perlunya tahapan yang matang, mulai dari kajian teknis, pendanaan, hingga keterlibatan swasta dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Rizal menilai, segala mekanisme teknis harus segera diputuskan, tetapi jangan sampai memperlambat aksi nyata di lapangan.
“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Rob datang setiap tahun, dan masyarakat semakin menderita. Maka, gerak cepat adalah kunci,” katanya.
Dengan adanya Badan Otorita Pantura, Rizal optimistis persoalan rob di pesisir Jawa Tengah bisa ditangani lebih serius.
Ia berharap, prioritas diberikan kepada kawasan Pemalang, Pekalongan, dan Batang yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan banjir rob.
“Pemerintah pusat sudah ambil langkah tepat dengan membentuk badan ini. Selanjutnya, yang kita tunggu adalah aksi nyata di lapangan. Jangan sampai warga pesisir terus menanggung derita akibat banjir rob tanpa ada solusi,” tandasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla