METROPEKALONGAN.COM, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam upaya menyelamatkan keuangan negara, setidaknya anggaran sebesar Rp 311 miliar kembali ke kas negara setelah membongkar temuan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dan data ganda penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pihaknya melakukan penyisiran ketat sepanjang tahun 2026 terhadap daftar sekolah, siswa penerima manfaat, hingga keberadaan operasional dapur SPPG di lapangan. Dari hasil audit internal BGN, terungkap sebanyak 414 dapur SPPG telah mencairkan anggaran, namun pada kenyataannya belum maupun tidak beroperasi sama sekali.
“Uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp 311 miliar. Jadi ini kita sisir semua. InsyaAllah so far so good lah ya, manageable gitu,” ujar Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (28/8/2026).
Selain temuan ratusan dapur SPPG yang tak berfungsi, BGN juga mendapati adanya manipulasi data penerima program MBG yang membengkak. Terdeteksi sekitar 6 juta data siswa penerima manfaat yang terhitung ganda (double). Seluruh data penerima ganda tersebut kini telah dirapikan agar penyaluran program prioritas ini benar-benar tepat sasaran dan efisien.
“Jadi ada dobel-dobel itu semua kita sisir, itu ada sekitar 6 jutaan,” beber Sudaryono.
Baca Juga: Pascaevaluasi BGN, Sembilan Kepala SPPG Jateng Dicopot
BGN juga turut mengambil langkah berani dengan mengeluarkan sedikitnya 80 sekolah dari daftar penerima alokasi program MBG di seluruh Indonesia. Lembaga pendidikan yang dicoret tersebut mayoritas merupakan sekolah swasta elit, sekolah berasrama (boarding school), serta sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan mampu.
“Kita sudah sisir. Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada berapa ya, 80-an sekolah gitu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya,” tegasnya.
Sudaryono memberikan contoh sejumlah lembaga pendidikan ternama yang resmi dikeluarkan dari daftar alokasi MBG, di antaranya SMA Taruna Nusantara, Sekolah Kemala Bhayangkari, Jakarta Intercultural School (JIS), hingga Sekolah Cikal. Sekolah-sekolah tersebut dinilai sudah memiliki fasilitas dan program pemenuhan gizi mandiri.
“Misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” tandasnya (dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto