METROPEKALONGAN.COM, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut rencana pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih tidak harus menunggu hingga 2027.
Ia menyatakan skema tersebut dipersiapkan untuk berjalan pada tahun ini. Namun, pernyataan tersebut belum disertai rincian teknis mengenai tahapan pelaksanaan dan kepastian tanggal dimulainya pembayaran.
Karena itu, ASN perlu membedakan antara rencana yang telah diajukan dan kebijakan yang sudah resmi diterapkan. Kepastian pelaksanaan masih perlu ditunggu melalui pengumuman pemerintah dan aturan teknis yang relevan.
Hingga Kamis (15/10/2026), Menteri Koperasi telah menyampaikan bahwa usulan pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih diajukan ke Kemenkeu dan ditargetkan dapat direalisasikan pada 2026.
Namun, rincian jadwal pembayaran pertama, daftar koperasi yang akan terlibat, dan prosedur yang harus diikuti ASN belum diumumkan secara lengkap.
Dengan demikian, informasi mengenai gaji ASN dibayar lewat Kopdes Merah Putih perlu dipahami sebagai rencana yang sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Juga: Gaji ASN Bakal Dibayar Lewat Kopdes Merah Putih Mulai 2026? Ini Penjelasan Menkop
ASN disarankan menunggu informasi resmi mengenai mekanisme dan jadwal penerapannya sebelum melakukan perubahan terhadap rekening atau layanan pembayaran gaji yang saat ini digunakan
Selama ini, penyaluran gaji ASN dilakukan melalui jalur pembayaran yang melibatkan perbankan dan lembaga penyalur lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana pemerintah melibatkan Kopdes Merah Putih bertujuan memperluas peran koperasi sebagai mitra layanan pembayaran gaji dan pensiun.
Namun, belum ada penjelasan lengkap apakah koperasi nantinya menjadi jalur pembayaran tambahan, bagaimana mekanisme kerja samanya, atau apakah akan ada perubahan pada sistem pembayaran yang sudah berjalan.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah mengupayakan koperasi menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun, sebagaimana layanan yang selama ini dilakukan perbankan dan PT Pos Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa rencana tersebut bukan dimaksudkan untuk menggeser peran perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pelibatan Kopdes Merah Putih dalam layanan pembayaran merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan memperluas kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa maupun kelurahan.
Melalui layanan yang lebih beragam, koperasi diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha dan memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas kepada masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan sistem pembayaran, tata kelola, pengawasan, serta kepastian perlindungan hak penerima gaji. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pembayaran berlangsung aman dan tepat waktu. (*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto