METROPEKALONGAN.COM, Ungaran– Penolakan proyek geohtermal di Gunung Ungaran dan Telomoyo kian memanas. Barisan Masyarakat (Barmas) kembali turun ke jalan. Kali ini, mereka mendatangi Kantor Bupati Semarang, Senin (26/10).
Mereka membawa empat tuntutan. Mulai menolak eksplorasi panas bumi, mendesak pencabutan keputusan Menteri ESDM terkait wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran, meminta revisi UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, hingga mendesak Presiden merombak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Namun, pertemuan dengan Bupati Semarang Ngesti Nugraha belum memenuhi harapan massa. Barmas kecewa karena bupati tidak bersedia membuat surat berisi empat tuntutan tersebut untuk diteruskan kepada Presiden.
Ketua Barmas Nadirin menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk berdiskusi atau sekadar audiensi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi sekaligus meminta dukungan tertulis dari kepala daerah.
“Kami hanya meminta surat bupati, bukan keputusan bupati. Isinya empat tuntutan kami untuk diteruskan kepada Presiden. Namun, beliau bersikeras tidak mau membuat surat itu,” ujarnya seusai aksi.
Nadirin juga menyoroti dugaan intimidasi terhadap warga yang menolak proyek. Menurut dia, sejumlah perangkat dusun dan desa disebut menggunakan alasan proyek nasional untuk meredam penolakan masyarakat.
Di lapangan, Nadirin mengklaim sejumlah pohon telah ditebang untuk membuka akses alat berat. Ia juga menyoroti dugaan pembebasan lahan dengan harga yang dinilai tidak layak, yakni sekitar Rp7 ribu per meter persegi di kawasan Telomoyo.
Barmas menegaskan penolakan akan terus berlanjut. Mereka bahkan mengancam kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan tersebut tak mendapat respons.
“Katanya ini proyek nasional dan tidak mungkin dilawan. Padahal, kami hanya menyuarakan keresahan warga,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyatakan aspirasi Barmas akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta meneruskan persoalan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah dan kementerian terkait.
Ngesti juga meminta kegiatan geothermal di Gunung Ungaran dan Telomoyo dihentikan sementara hingga pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Semarang pada 14 Desember 2026 rampung. Langkah itu, menurut dia, diperlukan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama tahapan pemilihan kepala desa.
“Kami sepakat meminta kegiatan dihentikan sementara sampai Pilkades selesai, agar berjalan aman dan kondusif,” katanya.
Terkait legalitas proyek, Ngesti mengaku belum menerima surat resmi dari Kementerian ESDM. Ia menegaskan pemerintah kabupaten tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat demi kepentingan daerah.
Meski demikian, penghentian sementara yang diminta bupati belum menjawab tuntutan utama Barmas, yakni pencabutan keputusan Menteri ESDM dan penolakan eksplorasi panas bumi. Sikap pemerintah pusat terhadap tuntutan tersebut masih dinantikan. (ria/zal)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto