METROPEKALONGAN.COM, Batang - DPRD Kabupaten Batang menggelar Rapat Paripurna tentang pandangan-pandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Rabu 18 Juni 2025.
Rapat kali ini dihadiri langsung oleh Bupati Batang M Faiz Kurniawan dan Wakilnya Suyono.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Danang Aji Saputra yang memimpin Rapat Paripurna menjelaskan bahwa tidak semua fraksi membacanya.
“Beberapa fraksi membacakan dan ada juga yang hanya menyerahkan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024,” ucapnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Riharso sebagai ketua menjelaskan bahwa berkenaan dengan aspek perencanaan, dengan berpandangan bahwa dalam melakukan perencanaan terdapat usulan penganggaran daerah yang penting.
Secara internal perencanaan daerah disusun oleh Kepala Daerah, OPD, DPRD dan Bappeda.
“Namun demikian, beberapa tahun kebelakang salah satu unsur penyusun unsur tersebut yaitu DPRD kurang mendapat perhatian, dan terjadi sekunderitas terhadap usulan anggaran daerah yang seharusnya mendapat prioritas yang sama,” ujarnya.
Selain itu, secara teknis penganggaran di Kabupaten Batang masih harus ada pembenahan dan penyesuaian.
Oleh karena itu, secara berkala, SDM perlu mendapatkan Bimbingan teknis setiap tahun guna adaptasi dengan regulasi dan sistem yang dinamis.
Sementara itu, dari Fraksi Gerindra secara umum menganggap apa yang disampaikan oleh bupati dalam pelayanannya menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sudah sangat baik.
Realisasi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 telah melebihi target sebesar 0,42 persen.
“Pelaksanaan pemerintahan lima tahun kedepan harus selalu mengutamakan seluruh kebijaksanaan pembangunannya pada prinsip-prinsip ekologi ekologis (ecological keberlanjutan). Mengabaikan atas prinsip ini dapat berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup dan menyalahi asas tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Ketua Fraksi Gerindra, Nurcahyaningsih.
Sedangkan dari Fraksi PPP, Nur Faizin sebagai ketua fraksi menilai bahwa masih terdapat OPD dengan capaian kinerja yang rendah baik secara fisik maupun keuangan.
Fraksi PPP pun meminta agar evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan tegas terhadap OPD yang tidak optimal.
“Fraksi kami memberikan apresiasi atas perolehan opini WTP dari BPK RI. Namun demikian, kami juga menekankan bahwa opini tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses peningkatan kualitas tata kelola keuangan,” tandasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla