METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memorakporandakan sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan pada Januari 2025 lalu, ditaksir mencapai Rp 473 miliar.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, angka tersebut masih bersifat estimasi kerugian fisik dan nonfisik yang mencakup sektor sosial, ekonomi, perumahan, hingga infrastruktur.
"Untuk detailnya nanti akan dihitung di dalam dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana," katanya.
Selasa (4/3/2025) lalu, DPRD menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pekalongan membahas langkah strategis pemulihan pascabencana.
Camat Petungkriyono Hadi Surono dalam rapat mengatakan, kondisi di wilayahnya kini mulai stabil.
Namun akses masih menjadi kendala utama karena belum seratus persen tertangani sejak longsor memorakporandakan Petungkriyono.
Baca Juga: Peduli Kabupaten Pekalongan, IKA Smanka Sokong Alat Pembersihan Material Longsor dan Banjir
"Mobil masih belum bisa masuk, dan jembatan bailey di jalur Doro-Petungkriyono belum selesai dibangun. Untuk listrik dan air sudah normal, akses jembatan masih menggunakan jalur-jalur sementara atau darurat,” katanya.
Sementara Camat Kedungwuni Bambang Dwi Yuswanto mengungkapkan, wilayahnya telah pulih dari banjir bandang.
Meski masih ada sisa lumpur di beberapa jalan dan gang di wilayah Kranji.
"Mobilitas masyarakat sudah normal, tetapi ada permasalahan penumpukan sampah material bencana di TPS. Selain itu, perlu relokasi bagi warga yang masih menempati tanah di bantaran sungai,” jelasnya.
Warga Kedungwuni yang terdampak banjir bandang hingga tempat tinggalnya roboh, kini tinggal di rusunawa.
Pemkab Pekalongan telah menjamin mereka untuk tidak membayar biaya sewa.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengatakan, pemulihan pascabencana musti mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur vital.
Baca Juga: Satu Korban Longsor Petungkriyono Belum Ditemukan, Diduga Berada di Beda Lokasi
Pihaknya mendorong Pemkab Pekalongan segera mengurus dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Dana RR segera diurus ke BNPB karena kita (pemerintah daerah) tak punya dana yang cukup untuk merehabilitasi semuanya," ucapnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla