Dinkes Kota Pekalongan Pusing Jaga Keamanan Pangan

METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan dibuat pusing menghadapi persoalan keamanan pangan di lapangan. Pengetahuan tentang higiene dan sanitasi sudah diberikan, tetapi penerapannya belum tentu berjalan konsisten, terutama ketika pelaku usaha pangan mengalami pergantian karyawan.

Sanitarian Muda Dinkes Kota Pekalongan, Maysaroh, mengatakan pergantian pekerja menjadi salah satu kendala dalam pembinaan keamanan pangan.

 

Pekerja baru yang belum mendapatkan pelatihan terkadang sudah langsung terlibat dalam menangani makanan.

Situasi tersebut membuat pembinaan tidak bisa berhenti setelah pelaku usaha mendapatkan pengetahuan atau pelatihan. Pengawasan di tempat usaha tetap diperlukan agar prosedur yang sudah disampaikan benar-benar menjadi kebiasaan.

“Sudah tahu ilmunya belum tentu praktiknya berjalan. Karena itu, kami menekankan pentingnya pengawasan internal dari pihak restoran maupun katering untuk memastikan prosedur operasional diterapkan,” ungkap Maysaroh, Jumat (23/10/2026).

 

 

Baca Juga: Menginap di Parkside Mandarin? Ini Pilihan Kamarnya

Menurutnya, keamanan pangan sebenarnya dimulai dari kebiasaan sederhana. Penjamah pangan harus mencuci tangan sebelum menangani makanan, terutama setelah memegang bahan pangan mentah atau ketika berpindah dari satu jenis bahan ke bahan lainnya.

Persoalan muncul ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan secara konsisten. Karena itu, pengelola usaha pangan dituntut tidak hanya memberikan arahan kepada pekerja, tetapi juga memastikan prosedur keamanan pangan terus diawasi.

Dinkes Kota Pekalongan mendorong pelaku usaha pangan, mulai restoran, katering, depot air minum hingga kantin sekolah, untuk memenuhi standar kesehatan. Penjamah pangan juga diharapkan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan.

Bagi Dinkes, tantangannya adalah menjaga agar standar tersebut tetap berjalan meskipun terjadi pergantian tenaga kerja. Setiap pekerja baru perlu memahami prinsip keamanan pangan sebelum terlibat dalam proses pengolahan dan penyajian makanan.

 

 

Baca Juga: KAI Daop 4 Semarang Perkuat Perlindungan dari Pelecehan

Masyarakat pun diminta tidak asal memilih tempat makan. Kebersihan lingkungan dan peralatan, perilaku penjamah pangan serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) dapat menjadi pertimbangan.

 

Meski demikian, keberadaan sertifikat tidak menjadi jaminan mutlak bahwa seluruh proses pengolahan makanan selalu aman. Konsistensi penerapan standar dan pengawasan internal tetap menjadi kunci.

“Yang paling penting bukan hanya pengetahuan atau sertifikatnya, tetapi bagaimana penerapannya dalam kegiatan sehari-hari,” kata Maysaroh.

Dinkes Kota Pekalongan membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan yang membutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk berkoordinasi melalui Dinkes maupun puskesmas setempat.

 

Dengan pembinaan yang terus dilakukan, pengawasan internal dari pelaku usaha serta kepedulian masyarakat sebagai konsumen, keamanan pangan di Kota Pekalongan diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam setiap proses penyediaan makanan.(han)