METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan — Cuaca ekstrem akhir-akhir menyebabkan bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah.
Tentu banyak rumah warga yang semula sudah tak layak huni, kini semakin memprihatinkan.
Karena itulah, kini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan fokus melakukan pendataan kerusakan serta berkoordinasi untuk penanganan rumah warga terdampak dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi menyampaikan, sejak cuaca ekstrem terjadi, jajarannya langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi permukiman, khususnya di kawasan Binagriya dan sekitarnya.
“Sejak kejadian cuaca ekstrem, kami langsung melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi rumah warga yang terdampak sekaligus menyiapkan langkah tindak lanjut,” kata Slamet saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 27 Januari 2026.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, tercatat banjir telag melanda sejumlah kelurahan di Kota Pekalongan.
Di antaranya, Tirto, PKK, Pringrejo, Podosugih, Bendan Kergon, Banyurip, Buaran, Kradenan, Klego, Poncol, Kalibaros, Gamer, Padukuhan Kraton, Bandengan, Panjang Baru, Panjang Wetan, Degayu, dan Krapyak.
Sementara dampak angin puting beliung terjadi di Kuripan Yosorejo, Sapuro Kebulen, dan Medono.
Di Kelurahan Kuripan Yosorejo, tercatat tiga unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian satu rumah rusak berat dan dua rumah rusak sedang.
Baca Juga: Putra Daerah Pemalang Buka Pintu Ibu Kota, Gen Z Diajak Tembus Industri Musik
Selain itu, satu unit rumah dilaporkan roboh di Kelurahan Podosugih, serta sebuah rumah warga di Pringrejo mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.
Slamet menuturkan, seluruh data kerusakan tersebut telah dihimpun sebagai dasar penyusunan usulan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), baik untuk perbaikan, pembangunan kembali, maupun peningkatan kualitas hunian warga agar lebih aman dan layak.
“Pendataan ini sangat penting agar penanganan bisa tepat sasaran. Kami berharap usulan yang diajukan dapat segera diakomodasi sehingga perbaikan rumah warga bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Selain penanganan pasca bencana, Dinperkim Kota Pekalongan juga tetap menjalankan program peningkatan kualitas hunian melalui perbaikan 226 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026.
Setiap unit RTLH akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
“Penentuan sasaran RTLH dilakukan melalui evaluasi data tahun sebelumnya, kemudian disinkronkan dengan masukan dalam proses penetapan APBD agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” terang Slamet.
Slamet juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melaporkan kerusakan rumah atau lingkungan kepada pihak kelurahan setempat.
“Koordinasi dengan perangkat daerah dan kelurahan akan terus kami lakukan agar penanganan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla