Yakni perusahaan di bawah naungan Chinese People Political Consultative Conference (Holding Company) yang dipimpin Dr. Xing Jun.
“Meski banyak investor yang datang, tapi yang serius hingga MoU perusahaan dari Tiongkok,” kata Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid, usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang digelar di Hotel Aston Syariah Kota Pekalongan, Selasa malam 27 Januari 2026.
Penandatanganan tersebut dihadiri para kepala daerah se-Pekalongan Raya, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, serta investor asal Tiongkok.
Proyek ini dirancang dalam bentuk kerja sama jangka panjang dengan masa operasional 20 hingga 30 tahun.
Menurutnya, saat ini kemampuan pengelolaan sampah Kota Pekalongan baru mencapai 50–60 persen.
Di sisi lain, keterbatasan APBD serta berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) membuat solusi konvensional tak lagi memadai.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, berat. Dengan WTE, sampah tidak hanya selesai, tapi berubah jadi listrik. Ini solusi jangka panjang,” kata wali kota yang akrab disapa Mas Aaf.
Dalam kesepakatan tersebut, fasilitas pengolahan sampah WTE akan dibangun di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang telah menyatakan kesiapan lahan.
Kota Pekalongan sendiri disebut sudah tidak memiliki ruang untuk instalasi berskala besar.
“Lokasinya sudah disepakati. Yang penting clean and clear agar proyek bisa segera jalan,” katanya.
Setiap daerah nantinya akan memperoleh distribusi listrik secara proporsional, disesuaikan dengan volume sampah yang dikirim. Kabupaten yang menjadi lokasi instalasi akan mendapatkan porsi lebih besar.
Baca Juga: Ekonomi Sirkular Menguat, Nasabah Bank Sampah Pekalongan Terus Bertambah
“Kota Pekalongan sekitar 140–150 ton sampah per hari. Pemalang dan Batang bisa sampai tiga kali lipat,” jelas Aaf.
Menariknya, armada pengangkut sampah hingga truk berbasis listrik akan disediakan investor. Namun, sumber daya manusia seperti sopir dan petugas tetap berasal dari masing-masing daerah.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup RI, H. Erwin Izharuddin menegaskan, proyek ini murni investasi swasta tanpa penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Pemerintah hanya menyiapkan lahan dan menjamin suplai sampah. Target minimal 1.000 ton per hari, bahkan bisa mencapai 1.200 ton,” ungkapnya.
Dengan kapasitas tersebut, fasilitas WTE diproyeksikan mampu menghasilkan listrik sebesar 15–20 megawatt per hari.
Skema kerja sama menggunakan pola Build, Operate, Transfer (BOT), dengan masa operasional 25–30 tahun sebelum aset diserahkan ke pemerintah daerah, lengkap dengan alih teknologi.
Nilai investasi proyek ini diperkirakan menembus Rp 1 triliun lebih atau setara 300 juta dolar AS, meski detail teknis masih dibahas lebih lanjut.
Untuk mempercepat realisasi, pemerintah pusat akan mengawal proyek melalui Satgas Waste to Energy, guna memastikan proses perizinan, teknis, dan koordinasi lintas daerah berjalan lancar serta meminimalkan potensi konflik sosial.
“Ini proyek besar dan jangka panjang. Kuncinya sinergi dan komitmen bersama,” pungkas Erwin. (han/ida)