METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid meminta pengembalian marwah Kota Pekalongan sebagai Kota Koperasi, di samping Kota Batik, Kota Santri, dan Kota Perikanan. Koperasi harus kembali menjadi soko guru ekonomi masyarakat.
“Saat ini terdapat sekitar 183 koperasi di Kota Pekalongan. Tapi hanya, 70 persen dalam kondisi sehat. Masih ada koperasi bermasalah, terutama yang gagal mengembalikan simpanan anggota menjelang Lebaran dalam tiga tahun terakhir,” kata wali kota saat melantik Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Pekalongan masa bakti 2026–2030 di Kantor Dekopinda, Kamis 23 April 2026.
Wali kota Pekalongan yang juga Pembina Dekopinda ini didampingi Dekopinwil Jawa Tengah (Jateng) Walid, Ketua TP PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya, jajaran Forkopimda, serta tokoh koperasi.
Dalam pelantikan tersebut, H. Basir resmi menjabat Ketua Dekopinda Kota Pekalongan menggantikan Rofiqur Rusdi.
Hadir pula tokoh koperasi nasional M. Andy Arslan Djunaid, ketua Umum Kospin Jasa sekaligus Majelis Pakar Dekopinda.
Wali kota yang akrab disapa Mas Aaf menegaskan, pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan koperasi di Kota Pekalongan.
Ia meminta kepengurusan baru mampu mengembalikan marwah Pekalongan sebagai Kota Koperasi.
“Koperasi harus hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, bukan justru menyulitkan. Koperasi bermasalah harus segera menyelesaikan kewajibannya,” kata Mas Aaf mengingatkan koperasi yang gagal mengembalikan simpanan anggota.
Usai dilantik, Ketua Dekopinda H. Basir langsung menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola koperasi dan mencegah gagal bayar terulang.
“Kami akan merapatkan seluruh elemen agar Dekopinda benar-benar hadir dan bermanfaat bagi masyarakat serta 183 koperasi yang ada di Kota Pekalongan,” jelasnya.
Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah “Ngaji Koperasi”, forum edukasi dan diskusi yang digelar dua bulan sekali.
Program ini bertujuan mendeteksi persoalan koperasi lebih awal agar tidak berkembang menjadi krisis.
“Selama ini sering muncul kasus mendadak, terutama saat Lebaran, koperasi tidak mampu membayar simpanan anggota. Ke depan, melalui forum ini kita bisa melakukan antisipasi lebih awal agar tidak terjadi gagal bayar lagi,” ujarnya.
Dekopinda juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, lembaga pendidikan, dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM agar koperasi di Pekalongan tumbuh lebih sehat, transparan, dan dipercaya masyarakat. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla