METROPEKALONGAN.COM, Jakarta -PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya memberikan tanggapan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan anak usahanya, PT RANS Animasi Indonesia.
Dalam keterangan resmi pada Selasa (10/11/2026), Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, Chintami M. Sihombing, menegaskan bahwa seluruh kerja sama yang dilakukan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah telah berjalan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.
Menurut Chintami, setiap kerja sama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui platform pengadaan pemerintah seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Chintami dalam keterangan resminya.
Baca Juga: The Dudas Minus One Buka Suara soal Proyek Rp3,6 Miliar dari KKP, Ini Penjelasannya
Ia menjelaskan, RANS selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam proses pengadaan.
Hal tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta menjalankan praktik bisnis secara transparan dan akuntabel.
RANS Jelaskan Kerja Sama dengan Kementerian Kebudayaan dan KKP
Chintami juga memaparkan tujuan kerja sama RANS dengan dua kementerian yang menjadi sorotan ICW, yakni Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Untuk kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, RANS bertugas mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten digital yang menarik dan interaktif. Program tersebut bertujuan meningkatkan ketertarikan serta kunjungan masyarakat ke museum.
Sementara itu, kerja sama dengan KKP berfokus pada produksi dan penyebarluasan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan.
Dalam pelaksanaannya, RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.
Beberapa kegiatan yang ditampilkan meliputi budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan seperti cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
RANS Sebut Kontrak Rp14,69 Miliar Bukan Hanya Biaya Influencer
Terkait nilai kontrak sebesar Rp14.696.955.002, RANS menjelaskan bahwa penetapan harga kerja sama mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan perusahaan untuk melayani klien lainnya.
Penentuan harga tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan yang telah disepakati.
RANS menegaskan bahwa nilai kontrak tersebut tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial.
Menurut Chintami, anggaran itu juga meliputi produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Ia merinci, total nilai kerja sama Rp14,69 miliar tersebut terbagi dalam empat kampanye.
Satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan memiliki nilai kontrak Rp3.900.000.002. Sementara tiga kampanye bersama KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Dari seluruh kerja sama tersebut, RANS mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 output konten. Sebanyak lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Baca Juga: ICW Bongkar Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad
RANS juga menyebut seluruh kampanye tersebut telah mencatatkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital setelah kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.
RANS Tanggapi Isu Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
Selain persoalan nilai kontrak, RANS turut memberikan penjelasan mengenai sorotan publik terhadap potensi konflik kepentingan yang melibatkan Raffi Ahmad.
Isu tersebut muncul karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Chintami menyatakan bahwa perusahaan memahami perhatian masyarakat terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan dari dua posisi yang dimiliki Raffi Ahmad tersebut.
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," tulis Chintami.
Lebih lanjut, RANS menjelaskan bahwa perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah.
Perusahaan juga menyebut telah memiliki sejumlah anak usaha dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP), termasuk The Dudas-1, sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Sebagai salah satu contohnya, RANS menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan dari KKP.
Jumlah tersebut, menurut perusahaan, jauh lebih banyak dibandingkan konten yang diproduksi The Dudas-1 untuk kampanye bersama KKP.
Melalui klarifikasi tersebut, RANS menegaskan bahwa kerja sama dengan kedua kementerian merupakan bagian dari aktivitas bisnis perusahaan yang telah berjalan dan memiliki ruang lingkup pekerjaan tersendiri. (*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto