METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan — Sebanyak 14 perpustakaan di Kota Pekalongan mulai bersiap menghadapi akreditasi pada 2027. Bukan hanya kelengkapan dokumen yang menjadi perhatian, kualitas koleksi, sarana prasarana, pelayanan hingga tenaga perpustakaan juga akan diperiksa dalam proses penilaian.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) Kota Pekalongan menyiapkan 13 perpustakaan sekolah jenjang SD dan SMP sebagai sasaran akreditasi. Jumlah tersebut ditambah perpustakaan milik Dinarpus, sehingga total terdapat 14 perpustakaan yang diproyeksikan mengikuti proses akreditasi.
Kepala Bidang Perpustakaan Dinarpus Kota Pekalongan, Mahfud, mengatakan persiapan dilakukan lebih awal agar setiap perpustakaan memiliki waktu untuk memenuhi berbagai indikator penilaian.
Dinarpus juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan untuk memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang menjadi sasaran.
Sejumlah perpustakaan sekolah yang dipersiapkan antara lain SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 7, SMP Islam Salafiyah, SMP Pius, SD Negeri Podosugih 1, SD Kuripan Kidul 2, dan SD Kuripan Lor 2.
Baca Juga: KaKemenhaj Anton, Meniti Pengabdian Bukan Mengejar Jabatan
Baca Juga: DKI Ubah Air Laut Jadi Air Tawar, Ini Kata Profesor Undip
"Setiap kecamatan kita ambil sebagai contoh atau pilot project untuk akreditasi. Diharapkan pada 2028 semakin meningkat," ujar Mahfud, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, akreditasi akan dilakukan melalui Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia (SIPAPI). Karena itu, Dinarpus tidak menunggu hingga proses penilaian dimulai untuk melakukan pembenahan.
Pendampingan dilakukan sejak sekarang, termasuk membantu sekolah menyiapkan dokumen dan memenuhi indikator yang nantinya menjadi dasar penilaian sebelum data diunggah melalui SIPAPI pada 2027.
Enam indikator menjadi perhatian utama dalam proses tersebut. Keenamnya meliputi koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, serta pengelolaan perpustakaan.
"Pendampingan dilakukan dengan mengacu pada enam indikator penilaian, meliputi koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, serta pengelolaan perpustakaan," jelas Mahfud.
Baca Juga: KKN UIN Gus Dur Sukses Edukasi 600 Warga Jadi Peserta BPJS Ketengakerjaan
Baca Juga: Perempuan Bawa Mobil, Tipu UMKM Pakai QRIS Palsu Hingga Jutaan
Selain mengejar kesiapan administrasi, Dinarpus juga mendorong perpustakaan sekolah mulai beradaptasi dengan sistem layanan berbasis digital.
Petugas perpustakaan akan mendapatkan pendampingan penerapan otomasi layanan, termasuk cara menginventarisasi koleksi buku secara digital.
Langkah tersebut diharapkan membuat pengelolaan koleksi lebih tertata sekaligus memudahkan petugas ketika memberikan pelayanan kepada siswa dan pengguna perpustakaan lainnya.
Bagi Dinarpus, akreditasi tidak semestinya berhenti pada pemenuhan dokumen dan nilai administratif. Pembenahan perpustakaan harus terasa langsung oleh masyarakat sekolah maupun pengunjung.
Pengelolaan koleksi yang lebih baik, layanan yang semakin tertata, serta dukungan tenaga perpustakaan yang memadai diharapkan mampu membuat perpustakaan semakin menarik untuk dikunjungi.
"Akreditasi bukan hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan kunjungan dan minat baca," kata Mahfud.
Ia berharap 14 perpustakaan yang menjadi sasaran awal dapat menjadi contoh bagi perpustakaan lain di Kota Pekalongan.
Dengan persiapan yang dilakukan sejak jauh hari, Dinarpus menargetkan proses akreditasi menjadi momentum untuk membangun budaya pengelolaan perpustakaan yang lebih profesional.
"Kalau pengelolaan perpustakaan baik, otomatis akan meningkatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpustakaan, termasuk kunjungan dan minat baca," pungkasnya.(han)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : metropekalongan.com