METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan– Persoalan sampah, infrastruktur hingga perlindungan sosial menjadi perhatian dalam rancangan anggaran Kota Pekalongan untuk 2027.
Di tengah rencana pendapatan daerah yang justru mengalami penurunan, Pemerintah Kota Pekalongan tetap menempatkan program yang menyentuh kebutuhan warga sebagai prioritas.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2027 itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Senin (14/9/2026) malam.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp861,089 miliar. Angka itu turun sekitar 1,66 persen dibandingkan sebelumnya. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp872,839 miliar.
Meski ruang fiskal menghadapi tekanan, pemerintah daerah tetap mengarahkan anggaran kepada sejumlah kebutuhan dasar masyarakat.
Penanganan sampah menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius. Pemkot Pekalongan menyiapkan anggaran untuk mendukung percepatan pengelolaan sampah, termasuk kebutuhan pembebasan tanah untuk rencana pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL.
Baca Juga: Air Menurun Saat Kemarau, Perumda Tirtayasa Siap Tambah Pasokan Air
Baca Juga: IKM Kota Pekalongan Bisa Daftar Merek Cuma Rp500 Ribu
Balgis mengatakan langkah tersebut diperlukan agar rencana pengelolaan sampah di Kota Pekalongan dapat berjalan tanpa terkendala persoalan lahan.
“Untuk 2027 penanganan sampah masih serius. Kota Pekalongan ke depan akan menjadi salah satu wilayah untuk pengelolaan sampah melalui PSEL. Oleh karena itu, ada anggaran pembebasan tanah agar percepatan pengolahan sampah bisa terselenggara dengan baik dan tidak ada kendala,” jelas Balgis.
Persoalan sampah bukan satu-satunya kebutuhan yang masuk dalam prioritas anggaran. Pemkot juga mempertahankan sejumlah program perlindungan sosial dan pelayanan dasar.
Di bidang kesehatan, Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi perhatian. Program tersebut memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan menggunakan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Waspada Modus Tiket KAI via PayLater, Ini Imbauannya
Baca Juga: Jalan Poncowati Alas Roban Batang Kembali Memakan Korban
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), beasiswa bagi guru dan tenaga kesehatan yang melanjutkan pendidikan, serta bantuan perlengkapan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan juga tetap masuk dalam perhatian pemerintah.
“Sejumlah program prioritas yang tetap mendapat perhatian antara lain pelayanan kesehatan melalui Universal Health Coverage dengan kemudahan akses berobat menggunakan KTP, bantuan Rumah Tidak Layak Huni, beasiswa bagi guru dan tenaga kesehatan yang melanjutkan pendidikan, serta bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan,” terang Balgis.
Pembangunan fisik juga tidak luput dari rancangan anggaran. Pemerintah daerah mengarahkan belanja untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan kota maupun jalan lingkungan.
Selain memperbaiki konektivitas, anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir. Salah satunya melalui pengadaan tanah dan pembangunan stasiun pompa.
Dengan demikian, RAPBD 2027 tidak hanya berbicara mengenai pembangunan baru, tetapi juga bagaimana infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga tetap terjaga.
Di sisi legislatif, DPRD Kota Pekalongan menyatakan akan mengawal pembahasan RAPBD agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efektif.
Baca Juga: Dua Bocah Tewas Terjebak Kebakaran di Surabaya, Pintu Dirantai Orang Tua Dari Luar
Baca Juga: Cegah Kekerasan Terulang, Sekolah di Pekalongan Diperkuat
Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Basyir menegaskan efisiensi anggaran akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas program secara sembarangan. Anggaran justru harus diarahkan kepada program prioritas dan kebutuhan masyarakat yang memiliki dampak nyata.
“Kami berharap adanya dukungan transfer ke daerah yang lebih baik sehingga ruang fiskal Kota Pekalongan semakin luas dan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, persampahan, serta rencana pembangunan kolam renang yang akan dilaksanakan secara multiyears,” tegas Azmi.
DPRD juga akan mencermati kesesuaian antara kemampuan keuangan daerah dengan program yang direncanakan. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya terlihat dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan.
Azmi mengajak masyarakat ikut mengawal proses pembahasan RAPBD 2027 dengan memberikan kritik, masukan maupun dukungan kepada pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus memberikan doa, dukungan, kritik, dan masukan kepada DPRD maupun pemerintah daerah agar proses pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama antara DPRD dan Pemkot Pekalongan sebelum ditetapkan menjadi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2027.(han)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : metropekalongan.com