
METROPEKALONGAN.COM – Istilah UMP dan UMK mungkin sudah sering terdengar menjelang pergantian tahun, terutama ketika pemerintah mulai membahas kenaikan upah minimum pekerja. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap keduanya memiliki arti dan fungsi yang sama.
Padahal, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) memiliki perbedaan mendasar, mulai dari wilayah pemberlakuan, mekanisme penetapan, hingga besaran upah yang menjadi acuan perusahaan dalam membayar pekerjanya.
Secara sederhana, UMP merupakan standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi. Sementara UMK menjadi batas minimum pengupahan yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu.
Perbedaan ini penting dipahami para pekerja, terutama ketika ingin mengetahui standar gaji minimum yang seharusnya diterima sesuai lokasi tempat bekerja. Perbedaan paling mudah dikenali antara UMP dan UMK terletak pada cakupan wilayahnya.
UMP ditetapkan oleh gubernur dan berlaku sebagai standar upah minimum di seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Dengan demikian, pekerja di daerah yang belum memiliki ketetapan UMK tetap memiliki acuan pengupahan melalui UMP.
Sementara itu, UMK hanya berlaku di kabupaten atau kota yang mendapatkan penetapan upah minimum tersendiri. Tidak semua daerah memiliki UMK karena penetapannya mempertimbangkan ketentuan dan mekanisme pengupahan yang berlaku.
Dari sisi penetapan, UMP ditetapkan gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Adapun UMK diusulkan oleh bupati atau wali kota sebelum ditetapkan oleh gubernur.
Besaran UMK umumnya lebih tinggi dibandingkan UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik kebutuhan hidup di masing-masing daerah.
Kabupaten atau kota dengan aktivitas industri, perdagangan, serta biaya hidup yang relatif tinggi dapat memiliki standar upah minimum berbeda dibandingkan daerah lainnya dalam satu provinsi.
Karena itu, pekerja yang berada di kabupaten atau kota dengan ketetapan UMK perlu memperhatikan angka tersebut sebagai acuan pengupahan. Sebaliknya, apabila suatu daerah tidak memiliki ketetapan UMK, perusahaan menggunakan UMP provinsi sebagai standar upah minimum yang berlaku.
