DPRD-Pemda Batang Tetapkan Perubahan Propemperda 2024 dan Sepakati Tujuh Raperda Baru

METROPEKALONGAN.COM, Batang - DPRD Kabupaten Batang bersama Pemda Batang menetapkan perubahan Propemperda 2024 dan menyepakati tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin 25 Maret 2024.
Kegiatan kali ini berlangsung setelah dua kali dilakukan penundaan, karena penyesuaian jadwal.
"Alhamdulillah, itu kan sudah tertunda dua kali. Kita berusaha menyesuaikan jadwal, akhirnya teman-teman menyadari dan tadi betul-betul kuorum 30 lebih 1," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Untung Slamet.
Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki bersama OPD terkait ikut menghadiri Rapat Pripurna kali ini. Raperda yang disepakati adalah Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Inisiatif untuk Pengarusutamaan Gender; Penetapan Desa sebagai entitas administratif Pengembangan.
Lalu Raperda Perpustakaan untuk meningkatkan literasi; Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran; Penyelenggaraan Jalan untuk infrastruktur yang lebih baik.
“Setelah melalui pembahasan yang intensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, termasuk mendapatkan persetujuan gubernur, kita dapat merayakan penetapan ketujuh raperda ini. Proses selanjutnya akan melibatkan penyusunan raperbup dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan raperda-raperda tersebu," ujar Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.
Menurutnya, inisiatif ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi sesuai dengan aturan pemerintah pusat, terutama terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Dengan penetapan raperda-raperda ini, Kabupaten Batang berharap bisa memperkuat fondasi hukum yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Regulasi aturan dari pemerintah memang ada penyesuaian-penyesuaian baru terkait dengan susunan organisasi tenaga kerja daerah, sehingga kita menyusun regulasi itu, membutuhkan revisi maupun perubahan perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja,” tambah Penjabat Bupati. (yan/ida)



