Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD-Pemda Batang Tetapkan Perubahan Propemperda 2024 dan Sepakati Tujuh Raperda Baru

R
Penulis: Riyan Fadli❯
SEPAKAT: Penandatanganan kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin 25 Maret 2024. (Riyan Fadli Jawa Pos Metro Pekalongan)
SEPAKAT: Penandatanganan kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin 25 Maret 2024. (Riyan Fadli Jawa Pos Metro Pekalongan)

METROPEKALONGAN.COM, Batang - DPRD Kabupaten Batang bersama Pemda Batang menetapkan perubahan Propemperda 2024 dan menyepakati tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Senin 25 Maret 2024.


Advertisement

Kegiatan kali ini berlangsung setelah dua kali dilakukan penundaan, karena penyesuaian jadwal. 

"Alhamdulillah, itu kan sudah tertunda dua kali. Kita berusaha menyesuaikan jadwal, akhirnya teman-teman menyadari dan tadi betul-betul kuorum 30 lebih 1," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Untung Slamet.

Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki bersama OPD terkait ikut menghadiri Rapat Pripurna kali ini. Raperda yang disepakati adalah Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Inisiatif untuk Pengarusutamaan Gender; Penetapan Desa sebagai entitas administratif Pengembangan. 

Advertisement

Lalu Raperda Perpustakaan untuk meningkatkan literasi; Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran; Penyelenggaraan Jalan untuk infrastruktur yang lebih baik. 

“Setelah melalui pembahasan yang intensif dan membutuhkan waktu yang cukup lama, termasuk mendapatkan persetujuan gubernur, kita dapat merayakan penetapan ketujuh raperda ini. Proses selanjutnya akan melibatkan penyusunan raperbup dan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan raperda-raperda tersebu," ujar Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki. 

Menurutnya, inisiatif ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi sesuai dengan aturan pemerintah pusat, terutama terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Advertisement

Dengan penetapan raperda-raperda ini, Kabupaten Batang berharap bisa memperkuat fondasi hukum yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Regulasi aturan dari pemerintah memang ada penyesuaian-penyesuaian baru terkait dengan susunan organisasi tenaga kerja daerah, sehingga kita menyusun regulasi itu, membutuhkan revisi maupun perubahan perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja,” tambah Penjabat Bupati. (yan/ida)

 

Advertisement
Editor : Ida Nor Layla
Sumber : Metro Pekalongan

Artikel Terkait

Kawasan Industri Makin Pesat, Pemkab Batang Kebut 3 Raperda Baru di DPRD 

Kawasan Industri Makin Pesat, Pemkab Batang Kebut 3 Raperda Baru di DPRD 

Pesatnya iklim investasi dan beroperasinya kawasan industri berskala besar di Kabupaten Batang menuntut adanya penyesuaian regulasi daerah. Merespons dinamika tersebut, Pemkab Batang resmi mengajukan Raperda baru.

Paripurna DPRD Kota Pekalongan Sepakati Pertanggungjawaban APBD 2025, Raperda Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kepemudaan Mulai Dibahas

Paripurna DPRD Kota Pekalongan Sepakati Pertanggungjawaban APBD 2025, Raperda Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kepemudaan Mulai Dibahas

DPRD Kota Pekalongan menyetujui pertanggungjawaban APBD 2025 dan mulai membahas raperda perlindungan perempuan, anak, serta kepemudaan.

Komisi II DPRD Batang Sidak Stadion Moh Sarengat: Siasati Cuaca Hujan, Pembangunan Joging Track Kejar Target Oktober

Komisi II DPRD Batang Sidak Stadion Moh Sarengat: Siasati Cuaca Hujan, Pembangunan Joging Track Kejar Target Oktober

Pengerjaan proyek jogging track di Stadion Moh Sarengat, Kabupaten Batang, terus dipantau secara ketat. Hal ini terlihat dalam tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Batang bersama DPUPR.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer