DPRD dan Pemkab Batang Setujui Raperda Kepemudaan, Ini Keuntungan yang Diperoleh Pemuda

METROPEKALONGAN.COM, Batang - Pj Bupati Batang bersama DPRD Kabupaten Batang menyetujui dua Raperda, Jumat 9 Agustus 2024. Yaitu Raperda tentang Kepemudaan dan Persetujuan Bersama terhadap KUA dan PPAS APBD 2025 dan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup menjelaskan, persetujuan bersama ini telah melalui berbagai rangkaian pembahasan.
"Raperda tentang kepemudaan telah disampaikan kepada DPRD disertai dengan penjelasan oleh bupati dalam Rapat Paripurna 13 Mei 2024. Selanjutnya berbagai pembahasan telah dilakukan hingga disepakati bersama," ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran strategis. Sehingga perlu dikembangkan potensi dan peranannya. Yaitu melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.
"Pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha," ucapnya.
Ada 10 poin materi yang diatur dalam Raperda tentang Kepemudaan. Di antaranya adalah fungsi, karakteristik, arah dan strategi. Pelayanan kepemudaan. Lalu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran, tanggung jawab, dan hak pemuda, dan lain sebagainya.
"Raperda ini diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya/kegiatan kepemudaan yang terencana, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan diantara para pemangku kepentingan di Kabupaten Batang," tegasnya.
Berkaitan dengan KUA-PPAS APBD 2025, anggaran pendapatan dalam APBD yang disepakati mencapai Rp 1,97 triliun. Sedangkan anggaran belanja mencapai Rp 2 triliun.
Demikian juga perubahan KUA-PPAS 2024, anggaran pendapatan mencapai, Rp 1,93 triliun dengan anggaran belanja mencapai Rp 2 triliun.
Rapat Paripurna kali ini juga menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2045.
"Perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya. (yan/wan/ida)



