METROPEKALONGAN.COM, Batang – Komitmen Pemkab Batang untuk menyeimbangkan pesatnya iklim investasi industri dengan kelestarian ekologi semakin dimatangkan.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Salah satunya fokus pada Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2027–2057, Rabu 2 September 2026.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Batang tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junaenah. Rapat ini dinyatakan memenuhi syarat untuk mengambil keputusan karena jumlah peserta telah memenuhi kuorum.
"Sesuai daftar hadir yang telah ditandatangani, anggota yang telah hadir sebanyak 28 orang dari 44 orang anggota DPRD yang diharapkan hadir, sehingga kuorum terpenuhi," ujar Junaenah.
Mewakili Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, Wakil Bupati Batang Suyono memberikan pemaparan, merespons pelbagai masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Sorotan tajam tertuju pada Raperda RPPLH yang dirancang untuk pelindung pembangunan berkelanjutan di Batang selama kurun waktu 30 tahun ke depan.
Menjawab kekhawatiran Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar terkait potensi perusakan lingkungan akibat masifnya pabrik, Wakil Bupati menegaskan bahwa dokumen RPPLH kelak akan menjadi dasar hukum yang mengikat dalam penyusunan setiap persetujuan lingkungan.
Dokumen strategis ini memuat indikator krusial seperti Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang wajib menjadi acuan pihak industri.
"Apabila terjadi kerusakan lingkungan oleh industri, maka penegakan hukum akan dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup," tegasnya.
