METROPEKALONGAN.COM, Batang - Buntut melakukan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Ketua Komite SMA Negeri 1 Batang sekaligus Ketua Komite SMP Negeri 5 Batang, Siswanto, mendadak kedatangan sejumlah tamu tak terduga.
Siswanto mengaku, rumahnya didatangi oleh rombongan yang terdiri atas Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kasepuhan, beserta mitra SPPG.
Kedatangan aparat dan pihak pengelola dapur umum pada hari Selasa 10 Maret 2026 ini diduga kuat berkaitan dengan pernyataan blak-blakan Siswanto di berbagai media massa terkait carut-marutnya kondisi menu MBG di lapangan.
“Iya aku langsung diparani karo mitra SPPG, Ka SPPG Kasepuhan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” ujar Siswanto.
Meski didatangi aparat, Siswanto mengaku tak gentar. Ia meyakini kritik yang dilayangkannya terkait kualitas menu MBG di Batang merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
"Bagiku rak masalah, silahkan kalau mau somasi berita itu. Wong Berita itu sesuai data di lapangan dan riil," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Siswanto mengaku diminta untuk memberikan klarifikasi kepada awak media.
Pihak SPPG Kasepuhan meminta agar dipertegas bahwa temuan menu MBG yang dinilai tak layak tersebut tidak hanya berasal dari dapur SPPG Kasepuhan semata.
Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Siswanto. Ia menyarankan agar pihak SPPG menggunakan hak jawabnya sendiri.
"Aku kon ngomonge wartawan ne klarifikasi bahwa berita itu bkn hanya milik SPPG kasepuhan tp ada yg SPPG lain. Saya jawab, silahkan sampean sing ngomong Wartawan Ne dewe itu hak jawab jenengan, (Silahkan anda ngomong sendiri ke wartawannya karena itu bagian dari hak jawab anda)," bebernya.
Peristiwa ini cukup disayangkan, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat bukanlah hal yang tabu. Melainkan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tersebut.
Dalam pemberitaan yang tersebar luas, Wakil Kepala BGN, Nani Sudaryati Deang, secara terbuka mempersilakan masyarakat untuk melapor apabila menemukan menu MBG yang dianggap tidak layak konsumsi.
Bahkan, masyarakat diizinkan menggunakan media sosial (medsos) sebagai sarana pelaporan dan bentuk pengawasan publik.
Nani menjelaskan, dengan jumlah dapur penyedia makanan yang sangat masif dan tersebar di berbagai wilayah, BGN tidak mungkin bisa melakukan pengawasan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
“Unggahan di media sosial bisa menjadi salah satu alat kontrol publik yang membantu kami memantau pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya.
Kendati demikian, Nani mengingatkan agar setiap laporan atau aduan yang diunggah disertai dengan informasi yang detail dan jelas.
Hal ini mencakup nama sekolah serta lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Nani usai mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan program MBG di Gedung Gradika Bakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Siswanto secara lantang membongkar sejumlah temuan miris terkait operasional SPPG di Kabupaten Batang. Ia menilai realisasi program makan siang gratis ini melenceng dari visi pemerintah pusat.
“Terkait masalah program MBG ini, menurut saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tegasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla