Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komitmen Pemkab Pekalongan Soal Program FLPP Jateng: Percepat Proses Perizinan

N
Penulis: Nanang Rendi Ahmad❯

RAPAT KOORDINASI: Wabup Pekalongan Sukirman saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan FLPP bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (25/9/2025) lalu.
RAPAT KOORDINASI: Wabup Pekalongan Sukirman saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan FLPP bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (25/9/2025) lalu.


Advertisement

METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemkab Pekalongan menegaskan komitmennya mempercepat realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Jawa Tengah.

Salah satu caranya dengan mempercepat proses izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Pekalongan Sukirman usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan FLPP bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (25/9/2025) lalu.

Advertisement

Ia mengatakan, arahan Gubernur jelas yakni percepatan FLPP tidak hanya soal likuiditas pembiayaan, tetapi juga izin, penerbitan sertifikat, hingga fasilitas dasar. 

Soal perizinan, kata Sukirman, Kabupaten Pekalongan relatif sudah lebih cepat dibanding daerah lain.

Hal ini yang akan dilakukan Pemkab Pelalongan dalam percepatan program FLPP. 

Advertisement

"Kalau di tempat lain izin PBG bisa sampai setahun, di Kabupaten Pekalongan rata-rata hanya satu bulan selesai," klaimnya.

Di Kabupaten Pekalongan, sebut Sukirman, realisasi FLPP terus berjalan.

Data mencatat pada 2023 ada 215 unit tersalurkan, 2024 sebanyak 114 pengajuan, dan hingga 2025 tercatat 73 rumah bersubsidi juga sudah masuk proses pengajuan.

Lokasinya tersebar di berbagai kecamatan sesuai penawaran pengembang.

Terkait pengawasan, lanjut dia, Pemkab Pekalongan tak akan toleransi kepada pengembang yang melanggar dan tidak taat aturan.

"Kalau ada developer yang melanggar, otomatis akan diaudit dan bisa saja kami blacklist, termasuk tidak mendapat fasilitasi dari perbankan,” tegasnya.

Ia menambahkan, meski prioritas FLPP sesuai arahan Presiden adalah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), namun masyarakat umum tetap bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tersebut. 

 “Prioritas memang ASN, tetapi masyarakat juga kita buka seluas-luasnya,” katanya. (nra)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Gara-Gara Teriak Begal, Pria Tewas Dikeroyok 8 Orang, Polres Pekalongan Tangkap Semua Pelaku

Gara-Gara Teriak Begal, Pria Tewas Dikeroyok 8 Orang, Polres Pekalongan Tangkap Semua Pelaku

Polres Pekalongan menangkap 8 orang tersangka kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal.

Viral Pengeroyokan Siswa SMPN 4 Kajen, Ternyata Dipicu Cipratan Air, Kini Sudah Damai

Viral Pengeroyokan Siswa SMPN 4 Kajen, Ternyata Dipicu Cipratan Air, Kini Sudah Damai

Viral video pengeroyokan siswa SMPN 4 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berakhir damai. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Pelaku Kekerasan Seksual Modus Bikin Konten di Sragi Akhirnya Tertangkap, Korban Siswa SMP

Pelaku Kekerasan Seksual Modus Bikin Konten di Sragi Akhirnya Tertangkap, Korban Siswa SMP

Kasus dugaan kekerasan seksual dengan modus bikin konten di Sragi, Kabupaten Pekalongan, akhirnya terungkap. Polres Pekalongan berhasil menangkap pelaku.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer