Piutang Pemkab Pekalongan Capai Rp 68 Miliar, Tapi yang Tertagih Secuil
METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Angka piutang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mencapai sekitar Rp 68 miliar.
Namun itu belum tentu menjadi kabar baik. DPRD mencatat, sebagian besar dari piutang tersebut sudah lama macet bahkan ada yang nyaris mustahil tertagih.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengatakan, persoalan piutang daerah selama ini luput dari perhatian.
Pembahasan laporan keuangan lebih sering berfokus pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara kualitas aset berupa piutang jarang disorot.
Baca Juga: Tak Tunggu Pasien Datang, Dinkes Kota Pekalongan Aktif Lacak Penyakit Menular di Masyarakat
"Itu sering luput, sering tidak ditanyakan. Padahal nilainya cukup besar," katanya.
Ia menyebutkan, piutang Rp 68 miliar itu ada dari berbagai sumber pendapatan. Namun paling mendominasi yakni tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai hampir Rp 35 miliar.
"Selain itu terdapat piutang jasa pelayanan rumah sakit sekitar Rp 3,5 miliar, serta keterlambatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Provinsi sekitar Rp 10 miliar," sebutnya.
Yang menjadi persoalan, lanjut dia, sebagian piutang PBB merupakan tunggakan lama.
Bahkan sekitar Rp 10 miliar di antaranya sudah tidak memiliki identitas wajib pajak yang jelas sehingga peluang penagihannya sangat kecil.
