
METROPEKALONGAN.COM, Jakarta – Temuan dugaan klaster hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berbuntut pencopotan lima pejabat struktural.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menonaktifkan mereka pada Sabtu, 26 September 2026, untuk menjalani pemeriksaan internal.
Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam sidak itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang diduga digunakan sebagai hunian warga binaan dengan fasilitas yang dinilai tidak lazim untuk lingkungan pemasyarakatan.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol. Rudi Setiawan mengatakan, lima pejabat dinonaktifkan karena diduga memiliki tanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman.
Penonaktifan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana fasilitas tersebut bisa berada dan beroperasi di lingkungan Lapas Cibinong.
Lima pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum yang membidangi barang milik negara.
Menurut Rudi, pemeriksaan terhadap kelima pejabat itu diperlukan untuk menelusuri asal-usul fasilitas yang menjadi temuan Ombudsman sekaligus mengetahui pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya.
Status nonaktif tersebut masih merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.


