METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Pekerja yang berharap memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 perlu memperhatikan satu ketentuan penting, yakni status penerimaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprilia Nia, Kamis (12/11/2026), menyampaikan bahwa penentuan penerima tetap mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. "Kami mengecualikan ASN, TNI, dan Polri serta memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima PKH," jelasnya.
Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu Disalurkan Lewat Bank dan Pos
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Selain status PKH, calon penerima juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang berhak dipertimbangkan sebagai penerima BSU harus berstatus WNI dengan NIK yang sah. Mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
Persyaratan lainnya adalah memiliki penghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah apabila lebih tinggi. Pemerintah juga mengecualikan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dari program bantuan tersebut.
Widhi menegaskan, tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis membuat pekerja memperoleh BSU. Lembaganya membantu menyediakan dan memverifikasi data, sementara keputusan akhir mengenai penerima berada di tangan Kemnaker.
BSU 2026 sendiri diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga total yang diterima pekerja yang ditetapkan sebagai penerima mencapai Rp900.000.
Pekerja dapat memeriksa informasi dan perkembangan penetapan penerima melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi agar tidak keliru memahami persyaratan maupun proses penyaluran bantuan.(han)
