METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Menjelang proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, pekerja dan perusahaan diminta lebih teliti memastikan kelengkapan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pembaruan data menjadi perhatian karena informasi yang tercatat akan menjadi salah satu sumber dalam proses verifikasi calon penerima bantuan pemerintah.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprilia Nia, Kamis (12/11/2026), mengimbau pekerja dan pemberi kerja segera memastikan kebenaran informasi yang tersimpan dalam sistem. "Kami mengimbau pekerja dan pemberi kerja memastikan kelengkapan dan kebenaran data melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan hingga 14 November 2026," katanya.
Baca Juga: Penerima PKH Tidak Jadi Prioritas BSU 2026
Widhi menyebutkan, pembaruan dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP), website BPJS Ketenagakerjaan, serta aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi peserta dan data yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Beberapa informasi yang perlu diperhatikan antara lain identitas pekerja, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status kepesertaan, nomor kartu peserta, serta data penghasilan yang dilaporkan pemberi kerja. Khusus komponen upah, pemerintah menggunakan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Melalui aplikasi JMO, peserta dapat melakukan pengkinian data dengan memeriksa informasi kepesertaan, data kependudukan, nomor kontak, dan informasi lain yang tersedia. Sementara itu, perusahaan dapat memanfaatkan SIPP untuk mengelola serta melaporkan data tenaga kerja dan penghasilan peserta.
Menurut Widhi, BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai salah satu sumber data dan melakukan verifikasi calon penerima BSU. Namun, validasi akhir dan penetapan penerima tetap menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.
Program BSU 2026 mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Di tengah proses tersebut, pekerja juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Masyarakat tidak boleh memberikan PIN, kata sandi, maupun kode One Time Password (OTP) kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas.
Informasi resmi mengenai penetapan dan penyaluran bantuan dapat diperoleh melalui bsu.kemnaker.go.id atau layanan Kemnaker di nomor (021) 1500 630. Dengan memastikan data benar dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi, pekerja diharapkan dapat mengikuti proses BSU dengan lebih aman.(han)
