METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Kompleks gedung pemerintahan Kota Pekalongan yang meliputi kantor Wali Kota, Sekretariat Daerah (Setda), dan DPRD kini resmi berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota Pekalongan.
Setelah rehabilitasi rampung, fasilitas tersebut dinyatakan siap difungsikan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
"Alhamdulillah, gedung sudah jadi, sudah serah terima dan siap kita tempati," kata Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, Kamis (12/11/2026).
Serah terima pengelolaan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI dan Pemerintah Kota Pekalongan di Ruang Rapat Setda Kota Pekalongan.
Prosesi tersebut menjadi penanda berakhirnya tahap rehabilitasi sekaligus dimulainya pengelolaan aset oleh Pemkot Pekalongan.
Baca Juga: Penerima PKH Tidak Jadi Prioritas BSU 2026
Pembangunan kembali kompleks pemerintahan itu dilakukan setelah sejumlah fasilitas terdampak aksi anarkis pada 30 Agustus 2025.
Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik tersebut dinyatakan selesai 100 persen pada 12 Oktober 2026.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK)/Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Nanda Lasro Elisabet Sirait, menjelaskan pekerjaan dilaksanakan PT PP (Persero) Tbk dengan pendampingan manajemen konstruksi dari PT Agrinesia Niaga Nusantara.
Menurut Nanda, pengerjaan dilakukan melalui tahapan persiapan pengadaan, penyusunan desain hingga konstruksi dengan skema design and build.
Seluruh proses juga telah melalui pemeriksaan bersama sebelum hasil pekerjaan diserahkan kepada Pemkot Pekalongan.
"Pengelolaan, pengoperasian, pemanfaatan, dan perawatan kami alihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan," jelas Nanda.
Proses pembangunan sempat menghadapi dinamika di lapangan, termasuk penyesuaian ketersediaan tenaga kerja dan material.
Namun, berbagai kendala tersebut dapat diselesaikan hingga seluruh pekerjaan mencapai target penyelesaian.
Penyerahan pengelolaan ini juga menjadi bagian dari proses pengalihan Barang Milik Negara (BMN) atau hibah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemkot Pekalongan.
Administrasi pengalihan aset akan dilanjutkan melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian Keuangan hingga memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.
Selama masa pemeliharaan enam bulan, penyedia jasa masih memiliki tanggung jawab apabila ditemukan kecacatan atau kerusakan yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Bagi Pemkot Pekalongan, selesainya rehabilitasi gedung menjadi babak baru setelah fasilitas pemerintahan sebelumnya mengalami kerusakan.
Aaf mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai mempercepat pemulihan sarana pemerintahan di Kota Pekalongan.
Ia menyebut koordinasi antara Pemkot Pekalongan dan Kementerian Pekerjaan Umum terus berjalan sejak peristiwa pada akhir Agustus 2025 hingga proses pembangunan dinyatakan selesai.
"Gedung ini menjadi etos dan semangat kerja baru bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Aaf.
Meski telah diserahterimakan, gedung belum langsung digunakan sepenuhnya. Pemkot Pekalongan menargetkan kompleks pemerintahan tersebut mulai dimanfaatkan pada 2027 setelah proses pengisian mebel dan penyesuaian tata ruang rampung.
Penataan interior juga akan tetap membawa identitas khas Kota Pekalongan. Sejumlah nama ruang direncanakan menggunakan nama motif batik, seperti Jlamprang dan motif batik lainnya, sehingga karakter lokal tetap hadir di lingkungan perkantoran pemerintahan.
Selain penataan interior, Pemkot Pekalongan masih menyiapkan sejumlah pekerjaan penyempurnaan di kawasan gedung.
Di antaranya pelapisan aspal, penataan area parkir, pembenahan lingkungan sekitar bangunan, serta perbaikan saluran di sekeliling gedung untuk meningkatkan kenyamanan dan mengantisipasi genangan.
Dengan selesainya rehabilitasi dan serah terima pengelolaan, kompleks kantor Pemkot dan DPRD Pekalongan kini memasuki tahap pemanfaatan.
Fasilitas baru tersebut diharapkan menjadi ruang kerja yang lebih representatif sekaligus mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.(han)
